nusakini.com-Jakarta-Setelah menyaksikan langsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenpora dan Pengurus Induk Cabang Olahraga di Media Center Kemenpora, Senin (25/2), Menpora Imam Nahrawi menegaskan untuk masalah pemberian bantuan anggaran ke masing-masing cabang olahraga akan diberlakukan sistem sanksi jika tidak memenuhi target.      

• Pra POPNAS Jadi Ajang Pembibitan Atlet Muda Daerah Menuju Pentas Olahraga Nasional dan Internasional
• Meriahkan Haornas Ke-39, DWP Kemenpora Buka Pelatihan Tata Boga untuk Tingkatkan Kreatifitas Olahan Makanan Sehat
• Menpora Amali Ingin PON Jadi Ajang Evaluasi Pembinaan Prestasi Olahraga Nasional menuju Prestasi Internasional
• Senior Officials Meeting the 5th Session of ICYSM, Delegasi Indonesia Tekankan Pentingnya Merawat Solidaritas Anggota OKI
• Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah Apresiasi Dukungan Kemenpora Terhadap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia

Dengan tegas, menteri asal Bangkalan Madura ini menyampaikan mengenai sanksi untuk PB bentuknya bisa penurunan anggaran. sanksi tersebut menurutnya perlu untuk memotivasi semua cabor agar memenuhi target yang sesuai mereka ajukan. "Soal sanksi kita akan memastikan kalau di SEA Games Filipina tidak sesuai dengan target maka tahun depan anggaranya harus di droop," tegasnya.  

Bahkan Menpora dengan tegas meminta kepada semua cabor untuk mempertanggungjawabkan bantuan tersebut dengan baik. Jika sampai tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka Kemenpora bisa memblack list bantuan kepada cabor itu.    

"Semua cabor olahraga harus terpacu sekaligus memastikan ini kesempatan bagi cabor untuk sponsor membantu program kerja dari masing-masing cabor. Ketika tidak memberikan laporan pertanggungjawaban bisa jadi bentuk sanksinya adalah black list, sesuai dengan MoU, Juknis atau Juklak, kalau itu tidak dipenuhi maka akan di black list," katanya.  

  "Ini tantangan buat cabor, pemerintah sasaranya untuk Olimpiade. Sanksi ini berlaku kepada semua cabor. Kalau biasanya cabor meminta kepada pemerintah, sekarang giliran pemerintah meminta kepada cabor. Jangan hanya ketika butuh dana mengejar menteri, tapi ketika menteri butuh prestasi mereka menghindar. Tentu kita harus kerja bareng dan kolaborasi," tambahnya. (p/ab)